Beli kripto di Indonesia: apa aturannya?
legalHalaman ini merangkum regulator, perizinan, pajak, pelaporan, dan hal yang perlu diperhatikan terkait aset kripto di Indonesia, berdasarkan sumber yang telah diperiksa. Ini bukan nasihat investasi.
diperiksa 2026-10-29 · English
Siapa pengawasnya
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Pengawas perdagangan aset kripto sejak 10 Januari 2025 (mengambil alih dari Bappebti)
- Bank Indonesia — Otoritas sistem pembayaran
- Directorate General of Taxes (DJP) (Direktorat Jenderal Pajak) — Perpajakan
Perizinan penyedia
Pajak
Penjualan kripto dikenakan PPh final 0,21% dari nilai jual di platform Indonesia berizin (1% lewat platform luar negeri), dipotong di sumber; keuntungannya sendiri tidak dipajaki.
Keuntungan: PPh final 0,21% atas nilai transaksi (1% lewat platform luar negeri)
Pelaporan
Perhatikan
- Periksa whitelist OJK untuk platform berizin.
- Menggunakan platform luar negeri dikenai tarif PPh final yang lebih tinggi (1%).
- Kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Sumber: [1] ojk.go.id[2] kpmg.com[3] ssek.com[4] bareksa.com
Belum dikonfirmasi: Larangan Bank Indonesia atas penggunaan kripto sebagai alat pembayaran (tidak dibuka) · Pencantuman kepemilikan dalam SPT Tahunan
Bukan saran investasi. Penerbit yang menentukan siapa yang boleh membeli.